Konferensi Nasional Hukum Islam (KNHI) merupakan konferensi yang diselenggarakan oleh Fakultas Agama Islam, khususnya Hukum Islam. KNHI Tahun 2025 bertema "Transformasi Hukum Keluarga Islam di Era Digital: Dinamika, Inovasi dan Arah legislasi di Indonesia"
MEDIASI KELUARGA DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK: PERSPEKTIF YURIDIS-NORMATIF
Penelitian ini membahas peran mediasi keluarga dalam melindungi hak perempuan dan anak pada perkara perceraian di Pengadilan Agama. Mediasi keluarga merupakan instrumen penting untuk menekan dampak negatif perceraian dan memastikan terjaminnya prinsip keadilan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menelaah regulasi mediasi, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait perlindungan perempuan dan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi berfungsi tidak hanya sebagai sarana perdamaian, tetapi juga sebagai ruang negosiasi yang dapat memperkuat posisi perempuan dan anak dalam penentuan nafkah, hak asuh, dan pembagian tanggung jawab. Namun, efektivitas mediasi sangat bergantung pada kapasitas mediator, kesadaran hukum para pihak, dan dukungan regulasi yang berperspektif gender. Kajian ini merekomendasikan penguatan pelatihan mediator berbasis gender dan peningkatan literasi hukum bagi masyarakat.
Hukum Keluarga Islam (Perkawinan, Perceraian dan Kewarisan)
Mediasi Keluarga; Perceraian; Hak Perempuan; Hak Anak
Copyright (c) 2025 Konferensi Nasional Hukum Islam
PENGARUH KETIDAKSTABILAN EKONOMI TERHADAP TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KECAMATAN TUREN KABUPATEN MALANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketidakstabilan ekonomi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Ketidakstabilan ekonomi yang meliputi pendapatan yang tidak menentu, kehilangan pekerjaan, dan tekanan kebutuhan hidup sering kali memicu konflik dalam rumah tangga, yang dalam banyak kasus berujung pada kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap korban, pelaku, serta pihak terkait seperti tokoh masyarakat dan aparat desa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara ketidakstabilan ekonomi dan meningkatnya risiko KDRT, terutama dalam bentuk kekerasan verbal, psikis, dan ekonomi. Tekanan ekonomi memicu stres, frustasi, dan konflik yang jika tidak dikelola dengan baik akan berkembang menjadi kekerasan. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan akses terhadap bantuan sosial memperparah kondisi rumah tangga. Oleh karena itu, penanganan KDRT tidak cukup hanya dari aspek hukum, tetapi juga memerlukan intervensi sosial-ekonomi yang menyeluruh.
Ekonomi Islam dan Keharmonisan Rumah Tangga
Ketidakstabilan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, Kecamatan Turen, konflik rumah tangga, faktor sosial ekonomi
HUKUM KELUARGA ISLAM DI KALANGAN REMAJA MUSLIM: STUDI KOMPARATIF ANTARA PESANTREN DAN SEKOLAH UMUM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pemahaman hukum keluarga Islam di kalangan remaja Muslim antara pesantren dan sekolah umum. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya pemahaman hukum keluarga Islam bagi generasi muda Muslim sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berkeluarga di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Subjek penelitian adalah 200 siswa dari 4 pesantren dan 200 siswa dari 4 SMA umum di Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui tes pemahaman, wawancara mendalam, dan observasi. Analisis data menggunakan uji t-test untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa pesantren memiliki pemahaman hukum keluarga Islam yang lebih komprehensif dibandingkan siswa sekolah umum, dengan skor rata-rata 78,5 berbanding 62,3. Temuan ini mengindikasikan perlunya integrasi pembelajaran hukum keluarga Islam yang lebih intensif di sekolah umum untuk meningkatkan pemahaman remaja Muslim terhadap aspek fundamental kehidupan berkeluarga dalam Islam. Kata kunci: hukum keluarga Islam, remaja Muslim, pesantren, sekolah umum, studi komparatif
NUSYUZ DAN KEKERASAN DOMESTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: TINJAUAN SISTEMATIK
Tinjauan sistematis dalam artikel ini memberikan konsep nusyuz dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam perspektif hukum Islam berdasarkan literatur akademik dan kajian hukum yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2025. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode systematic literature review, penelitian ini menganalisis perubahan interpretasi nusyuz dari fokus klasik pada istri sebagai subjek pelanggaran menuju pengakuan atas kemungkinan nusyuz dari pihak suami, dalam kerangka keadilan gender dan maqasid al-shariah. Artikel ini juga mengkaji larangan eksplisit terhadap KDRT dalam ajaran Islam serta reinterpretasi ayat QS. An-Nisa: 34, khususnya istilah ḍaraba, yang oleh banyak ulama kontemporer dipahami secara simbolik atau bahkan ditolak sebagai legitimasi kekerasan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan antara nusyuz dan KDRT bersifat dua arah: nusyuz dapat memicu KDRT, dan sebaliknya, KDRT dapat dikategorikan sebagai bentuk nusyuz. Penelitian ini merekomendasikan solusi berbasis nilai dialog, mediasi, dan perlindungan hak asasi dalam keluarga, serta mendorong reinterpretasi hukum Islam yang kontekstual, adil, dan humanistik demi menciptakan rumah tangga yang harmonis dan bebas dari kekerasan.
Nusyuz, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Keadilan Gender
INTERAKSI WANITA DALAM MASA IDDAH DI MEDIA SOSIAL:PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
The rapid advancement of digital technology has significantly transformed how muslim women experience the iddah period, particularly in relation to social media use. This study aims to explore the forms of interaction engaged in by women during iddah on social media, the underlying factors motivating such behavior,and the islamic legal perspective regarding this phenomenon. Utilizing a qualitative case study approach, focusing on public content shared by muslim female figures, the study reveals that social media serves not only as a platform for emotional and spiritual expression but also as a space for social and economic activity. Nevertheless, these interactions raise new fiqh challenges,especially concerning digital beauty filters and the potential for interaction with non-mahram men. Islamic law emphasizes prudence and public interest (maslahah).allowing such digital presence within boundaries that uphold shari’at values. This study advocates for a contextual and responsive fiqh approach that aligns with contemporary female realities while preserving the objectives of islamic law (maqasid syari’ah).
Iddah,Social Media,Muslim Women,Islamic Law,Contemporary fiqh.
DAMPAK JUDI ONLINE SUAMI TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA : PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PRAKTIK DI PENGADILAN
Fenomena judi online yang dilakukan oleh suami menjadi ancaman serius terhadap keharmonisan rumah tangga Muslim di era digital. Akses mudah, sifat adiktif, dan lemahnya regulasi menjadikan praktik ini merusak stabilitas emosional, ekonomi, dan spiritual keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perilaku judi online suami terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta mengevaluasi respons pengadilan agama terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap 245 perkara cerai di lima pengadilan agama, melalui wawancara mendalam, observasi sidang, dan analisis putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online oleh suami berdampak langsung pada kekerasan psikis, pengabaian nafkah, dan disintegrasi keluarga, serta melanggar prinsip maqasid al-shari’ah dan konsep kepemimpinan suami (qiwamah). Namun, mayoritas putusan belum menyebut judi secara eksplisit sebagai penyebab perceraian, menunjukkan kesenjangan antara fakta sosial dan konstruksi hukum formal. Penelitian ini mendorong reformulasi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap tantangan digital dan lebih responsif terhadap keadilan gender. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan partisipatif dan triangulasi data guna memperluas pemahaman terhadap fenomena ini.
judi online, keharmonisan rumah tangga, hukum keluarga Islam, maqasid syariah, pengadilan agama
HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF ISLAM: STUDI TERHADAP PERAN MEDIA DAKWAH DALAM EDUKASI PASANGAN MUSLIM
Penelitian ini mengkaji peran media dakwah dalam meningkatkan pemahaman pasangan Muslim mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan perspektif Islam. Media dakwah, baik tradisional maupun digital, memainkan peran strategis dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi adalah persaingan dengan konten hiburan, rendahnya literasi digital, dan kurangnya regulasi terhadap kualitas konten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi peran, tantangan, dan strategi optimalisasi media dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media dakwah dapat dioptimalkan melalui kolaborasi lintas profesi, inovasi konten berbasis teknologi seperti analisis big data dan augmented reality, serta integrasi edukasi dan hiburan. Selain itu, literasi digital yang kuat dan pengawasan konten menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dakwah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media dakwah memiliki potensi besar dalam menciptakan transformasi sosial, khususnya dalam konteks pernikahan Islami yang harmonis dan berlandaskan nilai-nilai syariat.
: Media Dakwah, Hak dan Kewajiban, Pernikahan Islami, Literasi Digital, Transformasi Sosial.
PENDIDIKAN PRANIKAH: FONDASI KUAT MENUJU KELUARGA HARMONIS
Pendidikan pranikah merupakan salah satu upaya strategis dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri menghadapi kehidupan rumah tangga secara lenih matang dan bertanggung jawab. Di tengah meningkatnya angka perceraian dan konflik rumah tangga, pendidikan pranikah diyakini mampu menjadi fondasi kuat dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan berdaya tahan terhadap berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pendidikan pranikah dalam membentuk kesiapan emosional, psikologis, dan spiritual pasangan sebelum menikah, serta menganalisis kontribusinya terhadap terciptanya keharmonisan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti pendidikan pranikah cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai peran masing-masing dalam rumah tangga, keterampilan komunikasi yang lebih efektif, serta kemampuan dalam menyelesaikan konflik secara dewasa. Dengan demikian, pendidikan pranikah berperan penting sebagai langkah preventif dalam membentuk keluarga yang sehat, harmonis, dan berkelanjutan.
pendidikan pranikah, kesiapan nikah, keluarga harmonis, konflik rumah tangga, peran preventif
PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF MASYARAKAT : STUDI SOSIAL DI KECAMATAN DINOYO KOTA MALANG
Pernikahan siri merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di Indonesia, termasuk di Kecamatan Dinoyo Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan motivasi masyarakat melakukan pernikahan siri, dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya, serta pandangan tokoh agama dan kesadaran hukum masyarakat terkait praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pasangan yang melakukan pernikahan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan ekonomi, tekanan sosial, dan pemahaman agama yang parsial menjadi faktor utama terjadinya pernikahan siri. Dampaknya sangat signifikan terhadap posisi hukum perempuan dan anak, termasuk dalam hal hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum. Selain itu, ditemukan pula kesenjangan antara pandangan tokoh agama dan masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum yang membuat perempuan semakin rentan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara melalui edukasi hukum berbasis komunitas.
pernikahan siri, hukum keluarga Islam, kesadaran hukum, perlindungan perempuan, masyarakat Dinoyo Kota Malang
DAMPAK POLA ASUH ISLAMI TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK DALAM KELUARGA MUSLIM
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan pola asuh Islami dalam keluarga Muslim serta dampaknya terhadap pembentukan karakter anak. Pola asuh Islami mencakup praktik keteladanan dalam ibadah, komunikasi penuh kasih, pembiasaan akhlak mulia, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima keluarga Muslim di Kota Malang yang menerapkan pola asuh Islami secara sadar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pola asuh Islami memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembentukan karakter anak, khususnya dalam aspek religiusitas, kedisiplinan, tanggung jawab, serta empati sosial. Temuan ini sejalan dengan teori-teori yang menyatakan pentingnya peran keluarga sebagai fondasi utama pendidikan karakter. Kendala seperti pengaruh media sosial dan kurangnya lingkungan pendukung menjadi tantangan tersendiri, namun dapat diatasi melalui pendekatan Islami yang konsisten dan komunikatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pola asuh berbasis nilai-nilai Islam secara berkelanjutan di tengah perubahan sosial yang dinamis.
Pola asuh Islami, karakter anak, keluarga Muslim, pendidikan Islam, pola asuh.
URGENSI PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM INDONESIA
Perjanjian pranikah semakin mendapat perhatian dalam wacana hukum dan sosial-keagamaan, terutama di tengah meningkatnya angka perceraian dan sengketa harta di Indonesia. Secara yuridis, hukum Indonesia mengakui keberadaan perjanjian pranikah melalui Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang memberikan landasan bagi pasangan Muslim untuk membuat kesepakatan tertulis yang memiliki kekuatan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, perjanjian pranikah dipandang mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan dibuat berdasarkan asas kesepakatan, keadilan, serta keterbukaan antara kedua belah pihak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan kedudukan hukum perjanjian pranikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum Indonesia, melalui pendekatan normatif dan studi perbandingan doktrinal. Selain itu, studi kasus berupa pemberitaan daring digunakan untuk meninjau relevansi hukum perjanjian pranikah sekaligus menganalisis kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam teks berita yang dapat memengaruhi pemahaman publik. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat resistensi sosial akibat faktor budaya dan emosional, secara normatif baik hukum negara maupun hukum Islam memberikan ruang yang sah untuk perjanjian pranikah sebagai upaya perlindungan hak dan pencegahan konflik rumah tangga. Artikel ini juga memberikan rekomendasi perbaikan redaksional untuk meningkatkan kejelasan dan ketepatan dalam pelaporan hukum di media.
Perjanjian pranikah, Perspektif hukum Islam, Hukum perkawinan Indonesia, Kontrak pernikahan, Analisis bahasa hukum, Koreksi redaksional.
ANALISIS TERHADAP DAMPAK PERCERAIAN KEPADA ANAK: PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.
Fenomena perceraian dalam masyarakat Muslim Indonesia terus meningkat dan berdampak signifikan terhadap anak sebagai pihak yang paling rentan. Penelitian ini membahas bagaimana dampak sosial perceraian yang dirasakan oleh anak serta bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam dalam merespons situasi ini. Penelitian bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam mengisi celah pemahaman antara fenomena sosial dan norma hukum Islam terkait perlindungan anak setelah perceraian. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan pada beberapa kasus perceraian yang terjadi di lingkungan keluarga Muslim dengan melibatkan anak, orang tua, tokoh agama, dan aparat Pengadilan Agama sebagai informan utama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak korban perceraian mengalami tekanan emosional, gangguan hubungan sosial, dan penurunan kesejahteraan psikologis. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, hak-hak anak tetap dijamin melalui prinsip hadhanah, kewajiban nafkah, dan tanggung jawab moral kedua orang tua. Namun dalam praktiknya masih ditemukan tantangan dalam implementasi perlindungan tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran lembaga agama dan keluarga dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak setelah perceraian. Namun, pelaksanaannya masih mengalami kendala, seperti kurangnya pengetahuan orang tua tentang hukum dan minimnya pengawasan dari lembaga sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara keluarga, lembaga agama, dan negara dalam melindungi hak anak pasca perceraian Kata kunci: perceraian, anak, hadhanah, Hukum Keluarga Islam, dampak sosial.
perceraian, anak, hadhanah, Hukum Keluarga Islam, dampak sosial.
PERJANJIAN PRANIKAH SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PERKAWINAN PAKSA DI INDONESIA
Forced marriage is a serious violation of human rights in Indonesia, with profound psychological and social impacts on victims. This article discusses prenuptial agreements as an effective legal instrument for protecting victims of forced marriage. The study employs a normative legal method with conceptual, legislative, and comparative approaches. The findings indicate that prenuptial agreements, regulated by various Indonesian laws such as the Civil Code, Law No. 1 of 1974 on Marriage, and the Compilation of Islamic Law, can provide strong legal protection for victims. Key clauses in prenuptial agreements, such as free consent without coercion, prevention of domestic violence, and the right to divorce, can offer victims a clear exit route and reduce legal uncertainty. However, the implementation of prenuptial agreements still faces challenges such as low public awareness, cultural barriers, and high costs. The article recommends a holistic approach involving legal education, empowerment of legal aid institutions, and affirmative policies to ensure access to legal services for vulnerable groups. With this approach, prenuptial agreements can become an effective protection tool for victims of forced marriage.
Urgensi Pembatasan Usia Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan: Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Sistem Reproduksi Remaja
Pernikahan dini masih menjadi persoalan kompleks di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan remaja. Meskipun pemerintah telah menaikkan batas usia nikah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik pernikahan dini masih marak terjadi, salah satunya melalui mekanisme dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembatasan usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan, mengidentifikasi dampak pernikahan dini terhadap sistem reproduksi remaja, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan pendekatan sosial dalam menekan angka pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi normatif-empiris. Data diperoleh melalui telaah literatur, analisis hukum, dan data sekunder dari berbagai lembaga resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak serius terhadap kesehatan reproduksi remaja, seperti risiko preeklampsia, perdarahan postpartum, hingga infeksi menular seksual. Selain itu, remaja yang menikah di usia dini juga berisiko mengalami tekanan psikologis dan sosial, termasuk rendahnya pendidikan dan ketidakstabilan ekonomi. Di sisi lain, implementasi hukum yang lemah serta budaya patriarki menjadi kendala utama dalam efektivitas kebijakan pembatasan usia nikah. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pembatasan usia nikah tidak cukup secara normatif, melainkan memerlukan penguatan pada aspek edukatif dan preventif dengan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Pembatasan usia nikah merupakan langkah strategis dalam perlindungan anak dan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
Pernikahan dini, usia nikah, hukum perkawinan, kesehatan reproduksi, perlindungan remaja.
ANALISIS MEKANISME PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
This study aims to analyze the divorce mechanism as regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI) and to evaluate its implementation within Indonesian society. Utilizing a qualitative approach through library research, this study examines various legal texts, academic journals, and normative documents. The findings reveal that although the KHI provides a structured legal framework emphasizing the protection of women’s and children’s rights, its implementation remains problematic. Common issues include unofficial divorces outside the religious courts, ineffective mediation processes, and low public legal awareness. The study recommends comprehensive reforms to Islamic family law that are more responsive to social realities, along with enhanced legal education to promote justice and legal certainty in divorce proceedings.
Divorce, Compilation of Islamic Law, Religious Court, Legal Reform, Protection of Women and Children.
REINTERPRESTASI KONSEP NUSYUZ DALAM PERKAWINAN: ANALISIS GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER
The concept of nusyuz within the framework of traditional Islamic family law is often viewed as the wife's defiance against her husband, prompting oversight due to inherent gender bias and the potential for injustice. This research seeks to reevaluate the concept of nusyuz using a gender analysis framework to provide a fairer interpretation in the context of modern Islamic family law. By employing a critical analysis methodology of religious texts, alongside classical and contemporary scholarly perspectives, and examining the evolution of family law in various Muslim countries, this study argues that nusyuz should be understood comprehensively, taking into account the obligations of both husbands and wives within marital relationships. The findings suggest that a reinterpretation of Sharia centered on maqashid, combined with principles of gender justice, can produce a more inclusive legal paradigm, where nusyuz is no longer a unilateral concept but rather considers the complexities of power dynamics in the domestic environment. This conclusion significantly advances the discourse surrounding the reform of Islamic family law, thereby addressing the imperative of gender equality.
nusyūz, maqāṣid al-sharī'ah, marital power relations, gender-sensitive interpretation, complementary spousal obligations
IMPLIKASI HUKUM PERNIKAHAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Penelitian ini membahas implikasi hukum terhadap pernikahan anak yang lahir dari hubungan di luar nikah (walad az-zina) dalam perspektif hukum Islam, dengan menyoroti kompleksitas perbedaan pendapat antar mazhab dan dinamika hukum positif Indonesia. Mazhab Syafi’i dan Hanbali secara tegas menolak hubungan nasab antara anak luar nikah dengan ayah biologisnya, sehingga berdampak pada hak waris, perwalian pernikahan, serta status mahram. Sebaliknya, mazhab Hanafi dan sebagian Maliki memberikan ruang bagi pengakuan nasab melalui mekanisme istilhaq. Dalam konteks Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menghadirkan diskursus baru mengenai pengakuan hubungan keperdataan anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip nasab dalam fikih klasik. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji nash syar’i, literatur fikih, serta regulasi nasional untuk mengidentifikasi titik temu antara perlindungan hak anak dan prinsip kesucian nasab. Hasil penelitian menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas melalui konsep maslaha untuk mengakomodasi kebutuhan perlindungan anak tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Oleh karena itu, integrasi yang proporsional antara fikih dan hukum positif diperlukan guna mewujudkan keadilan substantif bagi anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah.
KELEMAHAN ENFORCEABILITY PASAL 105 KHI: MASALAH EKSEKUSI NAFKAH DAN PENGAWASAN HADHANAH BAGI IBU TUNGGAL
This study explores the vulnerability of single mothers in exercising child custody rights after divorce in Indonesia, focusing on a normative juridical review of the Compilation of Islamic Law (KHI). Although the KHI normatively grants custody (hadhanah) of non-mumayyiz children to mothers, practical reality reveals numerous structural, economic, legal, and social challenges faced by single mothers. The study adopts a library research method by analyzing regulations, court decisions, and legal literature. The findings highlight a significant gap between written legal norms and their practical enforcement, particularly in executing court rulings and securing financial support from ex-husbands. Additionally, the patriarchal culture within judicial institutions and the absence of gender-sensitive legal frameworks exacerbate the vulnerability. Therefore, reform in Islamic family law is urgently needed, including regulatory updates, strengthened enforcement mechanisms, and integration of gender justice principles to ensure the substantive protection of mothers’ and children’s rights.
single mother, child custody, Compilation of Islamic Law, legal protection, gender justice
ANALISIS MAQASHID AL SYARIAH TERHADAP KESEPAKATAN CHILDFREE DALAM PERNIKAHAN MUSLIM
Fenomena childfree, yakni kesepakatan pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, semakin marak di kalangan pasangan muslim modern. Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan dalam konteks hukum keluarga Islam, terutama terkait tujuan utama pernikahan dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) dalam maqashid al-syari’ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi pustaka untuk menganalisis fenomena childfree dalam perspektif hukum Islam dan etika syar’i. Data dikumpulkan dari literatur hukum Islam klasik dan kontemporer, Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta artikel ilmiah yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun keturunan merupakan bagian penting dalam pernikahan Islam, kesepakatan childfree dapat diterima jika didasarkan pada musyawarah, tanggung jawab bersama, serta alasan maslahat yang kuat seperti kesehatan atau kondisi sosial. Analisis maqashid al-syari’ah dan etika Islam memberikan ruang fleksibel bagi childfree selama tidak menimbulkan kemudaratan dan tetap menjaga prinsip keadilan. Kesimpulannya, childfree bukanlah keputusan yang mutlak bertentangan dengan syariat, melainkan perlu ditempatkan dalam bingkai ijtihad yang kontekstual, adil, dan maslahat sesuai nilai-nilai dasar Islam.
Childfree, Maqashid al-Syari’ah, Hukum Keluarga Islam, Kesepakatan Suami Istri, Hifz al-Nasl
HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SIRI: KAJIAN KRITIS HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PERLINDUNGAN HAK SIPIL
Perkawinan siri masih menjadi fenomena yang banyak terjadi di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat yang lebih mengutamakan aspek agama dibandingkan pencatatan hukum. Meskipun sah secara agama, perkawinan tanpa pencatatan resmi menyebabkan perempuan kehilangan hak-haknya, seperti nafkah, warisan, dan perlindungan hukum dalam perceraian. Anak yang lahir dari perkawinan siri juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, yang berdampak pada akses pendidikan dan layanan kesehatan mereka. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, yang melibatkan wawancara dengan perempuan yang menjalani perkawinan siri serta analisis regulasi hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam perkawinan siri menghadapi tantangan hukum dan sosial yang signifikan akibat ketidakjelasan status perkawinan mereka. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum keluarga Islam dan kebijakan nasional yang lebih progresif untuk memastikan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkawinan siri serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum.
Perkawinan Siri, Hak Perempuan, Hukum Keluarga Islam, Perlindungan Hak Sipil, Reformasi Hukum.
DALAM KASUS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PERNIKAHAN USIA DINI
Pernikahan usia dini merupakan permasalahan kompleks yang mengancam perlindungan hak anak di Indonesia, dengan prevalensi yang masih tinggi terutama di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan budaya patriarki yang kuat. Meskipun telah dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimum menjadi 19 tahun, praktik dispensasi kawin oleh pengadilan masih menjadi celah hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi instrumen hukum nasional dan internasional dalam melindungi anak dari praktik pernikahan usia dini, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat penegakan hukum, serta merumuskan kebijakan hukum yang lebih progresif dan komprehensif. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan multidisipliner, memadukan perspektif hukum, sosiologis, dan antropologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, di mana kemiskinan, budaya, rendahnya pendidikan, dan lemahnya infrastruktur hukum menjadi faktor dominan yang menghambat perlindungan anak. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi mekanisme dispensasi kawin, penguatan koordinasi antar lembaga, integrasi pendidikan reproduksi dalam kurikulum, serta penerapan pendekatan berbasis komunitas dan teknologi digital untuk membentuk model perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan.
perlindungan anak, pernikahan usia dini, hukum progresif, dispensasi kawin, kebijakan hukum.
PERCERAIAN KARENA NAFKAH TIDAK TERPENUHI: ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM PADA PASANGAN MUDA DENGAN GAYA HIDUP MODERN
Ransformasi gaya hidup modern telah mengubah dinamika rumah tangga Muslim, khususnya dalam pemahaman konsep nafkah yang tidak lagi terbatas pada kebutuhan dasar tradisional. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena perceraian akibat ketidakterpenuhinya nafkah pada pasangan muda Muslim dengan gaya hidup modern di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain eksploratif-deskriptif, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui studi dokumentasi putusan pengadilan agama, wawancara mendalam dengan informan kunci (pasangan muda Muslim, hakim agama, konselor keluarga, dan tokoh agama), serta observasi partisipatif di wilayah urban dengan masyarakat Muslim heterogen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik nafkah pada pasangan muda tidak hanya disebabkan ketidakmampuan finansial, tetapi juga kesenjangan antara ekspektasi gaya hidup modern dan realitas kemampuan ekonomi. Faktor utama penyebab konflik meliputi pengaruh media sosial, tekanan konsumerisme, ketidakstabilan penghasilan era gig economy, dan ambiguitas peran gender dalam pembagian tanggung jawab finansial. Interpretasi kontemporer konsep nafkah dalam hukum Islam perlu adaptasi dengan kebutuhan modern tanpa mengorbankan esensi syariah. Praktik peradilan agama menunjukkan variasi pendekatan yang dipengaruhi interpretasi hukum dan kondisi sosial-ekonomi lokal, dengan pendekatan mediasi terbukti lebih efektif daripada proses adversarial. Strategi pencegahan komprehensif mencakup pendidikan pra-nikah aplikatif, program konseling berkelanjutan, penguatan literasi finansial syariah, dan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha produktif.
ANALISIS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENEKAN TINGKAT PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
The increasing number of divorce cases handled by the Religious Courts indicates a crisis in family resilience in Indonesia. Mediation, as a form of non-litigation dispute resolution, is expected to serve as an effective solution to reduce the high rate of divorce. This study aims to analyze the implementation of mediation in divorce cases in the Religious Courts and to examine its effectiveness and alignment with the principles of Maqashid Syariah. This research uses a qualitative-descriptive approach with both field studies and literature reviews. Data were collected through interviews with judge-mediators, analysis of court documents, and review of Islamic legal literature and relevant regulations. The results show that while the quantitative success rate of mediation remains low, its qualitative impact is significant in providing a peaceful, fair, and dignified resolution to family conflicts. From the perspective of Maqashid Syariah, mediation aligns with the core objectives of Islamic law, particularly in preserving life (hifzh an-nafs), lineage (hifzh an-nasl), and family harmony. Therefore, optimizing the mediation system through enhanced mediator competence, value-based approaches, and the integration of maqashid in each stage of the mediation process is essential.
Mediation, Divorce, Religious Court, Maqashid Syariah, Family
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN REMAJA PUTUS SEKOLAH: ANALISIS FAKTOR PENYEBAB DAN DAMPAKNYA
Early marriage is still a widespread phenomenon, especially among adolescents who have dropped out of school. This practice is often considered a solution to various social and economic problems, even though it has a serious impact on the future of the teenagers involved. This study aims to review the practice of early marriage from the perspective of Islamic law, by analyzing the factors that cause and the impact on teenagers who drop out of school. This research uses a descriptive qualitative method with a field study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation with teenagers who married early, their parents, and community and religious leaders in the research area. Analysis was conducted by reducing data, presenting, and drawing conclusions systematically. The results show that the main factors driving early marriage are low family economic conditions, low levels of education, the influence of socio-cultural norms, and an incomplete understanding of religion. The impacts include psychological pressure, financial unpreparedness, reproductive health problems, and limited access to education and self-development. In the perspective of Islamic law, although marriage is allowed after puberty, the aspects of maturity (rusyd) and benefit must be the main considerations so as not to violate the main purpose of marriage in Islam, namely to form a sakinah family.
Early marriage, adolescent dropouts, Islamic law, causative factors, social impact
ANALISIS MEKANISME HUKUM PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PURBALINGGA
This study aims to analyze the legal mechanism of verstek verdicts in lawsuit divorce cases at the Purbalingga Regency Religious Court, especially in the context of the absence of the defendant (husband) in the trial process. A verstek verdict is a verdict that is rendered without the presence of one of the parties, in this case the husband, who has been legally summoned but is absent without a valid reason as well. This study uses a qualitative approach with a case study method, where data is collected through interviews, observations, and document studies. The results of the study show that the procedure for implementing verstek decisions at the Purbalingga Regency Religious Court is in accordance with the provisions of civil procedural law and procedural law in religious courts. However, the application of this law also presents ethical and social dilemmas, especially related to justice for the defendant who does not follow the trial process. This study recommends improving the quality of the submission of summonses and strengthening legal education to the public so that all parties understand their rights and obligations in the legal process. Thus, the resulting verdict is not only legally valid, but also socially and humanely just.
Verdict of Verstek, Divorce Lawsuit, Religious Court, Procedural Law, Justice
DINAMIKA PENETAPAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA: ANALISIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 169/Pdt.G/2024/PA.Mr
Perceraian tidak hanya berimplikasi pada berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga berdampak langsung pada nasib anak, khususnya dalam hal penetapan hak asuh (hadhanah). Dalam praktiknya, penetapan hak asuh anak seringkali menimbulkan persoalan, terutama ketika kedua orang tua sama-sama mengajukan permohonan pengasuhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penetapan hak asuh anak oleh hakim dalam perkara perceraian, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 169/Pdt.G/2024/PA.Mr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen putusan, serta merujuk pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam terkait hadhanah. Data dianalisis menggunakan pendekatan normatif-sosiologis untuk memahami konteks pertimbangan hukum dan sosial dalam penetapan hak asuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut menetapkan hak asuh anak kepada ibu dengan mempertimbangkan usia anak yang belum mumayyiz, ikatan emosional yang lebih kuat dengan ibu, serta kemampuan pengasuhan yang lebih memadai. Pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan prinsip best interest of the child, meskipun belum sepenuhnya dilengkapi dengan analisis psikologis yang mendalam. Putusan ini menjadi cerminan pendekatan progresif dalam perkara hak asuh, sekaligus menunjukkan pentingnya keseimbangan antara norma hukum dan realitas sosial.
hak asuh anak, hadhanah, perceraian, pengadilan agama, best interest of the child
KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI DALAM RUMAH TANGGA MODERN (STUDI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP PASANGAN SUAMI ISTRI YANG SAMA-SAMA BERKERJA)
Perubahan sosial-ekonomi telah mendorong lebih banyak istri untuk turut serta dalam mencari nafkah, yang pada akhirnya mengubah struktur dan dinamika dalam rumah tangga. Perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah dalam keluarga modern, terutama ketika kedua pasangan sama-sama bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kewajiban nafkah suami dipahami dan dipraktikkan dalam rumah tangga modern, berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan deskriptif-komparatif, melalui penelaahan sumber hukum Islam, pandangan akademisi kontemporer, serta wawancara dengan pasangan suami istri dan praktisi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istri dapat berkontribusi secara finansial, tanggung jawab utama dalam pemeliharaan keluarga tetap berada pada suami menurut KHI. Namun, dalam praktiknya, peran finansial dalam rumah tangga seringkali disesuaikan dan dinegosiasikan berdasarkan kesepakatan bersama.
kewajiban nafkah suami, rumah tangga modern, Kompilasi Hukum Islam, peran ganda, hukum keluarga Islam.
PELESTARIAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQADIS AL-SYARI’AH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM
This article discusses household preservation from the perspective of Maqasid al-Syari'ah as a normative basis in Islamic family law. Using a normative qualitative approach and literature study, this research examines how the principles of Maqasid al-Syari'ah, such as safeguarding religion (ḥifẓ al-dīn), soul (ḥifẓ al-nafs), reason (ḥifẓ al-'aql), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl) are applied in an effort to maintain the integrity of the house ladder. The results of the study show that household preservation in Islamic law does not only emphasize legal-formal aspects, but more on fulfilling the values ​​of benefit and preventing mafsadat, both by married couples and by the state through regulations and religious institutions.
Key words: Maqasid al-Syari'ah; Islamic Family Law; Household Preservation; Ḥifẓ al-dīn; ḥifẓ al-nafs; ḥifẓ al-‘aql; ḥifẓ al-nasl; ḥifẓ al-māl; Maslahah; Mafsadat; Normative Approach; Family Integrity.
PERLINDUNGAN HUKUM PASCA-PERCERAIAN: TELAAH KRITIS PADA NAFKAH DAN KESEJAHTERAAN ANAK DI KABUPATEN MALANG
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap anak pasca-perceraian, dengan fokus pada pemenuhan nafkah dan kesejahteraan anak di Kabupaten Malang. Meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban nafkah anak oleh orang tua yang bercerai, realisasi pelaksanaan di tingkat lokal masih menghadapi banyak kendala. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, mengandalkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum serta artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak putusan pengadilan agama terkait nafkah anak tidak dilaksanakan secara optimal akibat lemahnya pengawasan, minimnya kesadaran hukum, dan tidak tersedianya mekanisme pemaksaan yang efektif. Ketidakterpenuhan nafkah berdampak serius terhadap kesejahteraan anak, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan mental. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya sistemik seperti penguatan regulasi lokal, pembentukan lembaga pengawas nafkah, serta sinergi antara lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak pasca-perceraian.
IMPLEMENTASI KEWAJIBAN NAFKAH ANAK OLEH AYAH PASCA PERCERAIAN MENURUT FIKIH MUNAKAHAT
Penelitian ini membahas implementasi kewajiban nafkah anak oleh ayah setelah perceraian berdasarkan perspektif fikih munakahat dan hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam fikih munakahat, nafkah anak merupakan tanggung jawab penuh ayah, meskipun hak asuh jatuh kepada ibu. Kewajiban ini bersifat mutlak hingga anak mencapai usia baligh atau mampu mandiri. Di Indonesia, ketentuan mengenai nafkah anak pasca perceraian diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan didukung oleh putusan pengadilan agama. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kasus di mana ayah tidak memenuhi kewajiban tersebutsecara optimal. Penelitian ini menyoroti tantangan implementasi, termasuk lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran ayah terhadap kewajiban syariah dan legal tersebut. Kajian ini merekomendasikan penguatan regulasi dan sosialisasi hukum keluarga Islam untuk menjamin perlindungan hak anak.
Nafkah anak, perceraian, fikih munakahat, hukum keluarga Islam, ayah.